KEBIJAKAN DESENTRALISASI PEMERINTAH MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH (Studi Proses Pelaksanaan dan Penguatan Kelembagaan Daerah Pemekaran)

kebijakan, desentralisasi, dan kebijakan pemekaran daerah

Abstract

Pemekaran daerah merupakan azas desentralisasi, tepatnya desentralisasi teritorial, yang juga dikenal desentralisasi fungsional dan administratif. Tiga istilah tersebut dapat dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dan pelaksanaan pemerintahan di daerah (Tri Ratnawati, 2009). Dalam konteks pemekaran daerah maka dasar teoritisnya dapat dilihat dalam kerangka desentralisasi dan otonomi mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat, dan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar pada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Munculnya booming tuntutan pemekaran daerah di Jawa dan luar pulau Jawa secara umum terdapat empat faktor pendorong pemekaran: Pertama,motif efektifitas/efesiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan. Kedua, kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan dan lain-lain. Ketiga, adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh Undang Undang (disediakan dana alokasi umum/ DAU, bagi hasil dari sumberdaya alam, dan disediakannya sumber-sumber PAD. Keempat, Motif pemburu rente (bureaucratic and political rent-seeking) para elit (Fitriani dkk, 2005:79)